RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

PT. TRUST FINANCE INDONESIA, Tbk.

PT Trust Finance Indonesia Tbk (Perusahaan) dahulu PT KIA Asia Finance, didirikan dengan akta notaris Maria Kristiana Soeharyo, S.H., No. 44 tanggal 12 Pebruari 1990. Akta pendirian ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1394.HT.01.01.Th.90 tanggal 13 Maret 1990 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1990. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Robert Purba, S.H., No. 15 tanggal 11 Pebruari 2002 tentang perubahan nama Perusahaan dari PT KIA Asia Finance menjadi PT Trust Finance Indonesia Tbk. Akta ini memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-03015.HT.01.04.2002 tanggal 21 Pebruari 2002.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal yang meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Perusahaan memperoleh ijin usaha lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.159/KMK.06/2001 tanggal 3 April 2001 dan telah diperbaharui dengan Surat Keputusan No. Kep 078/KM.6/2003 tanggal 24 Maret 2003.

Dengan bergabungnya PT KIA Mobil Indonesia (KMI) sebagai salah satu pemegang saham utama Perusahaan sejak tahun 2000, fokus usaha Perusahaan pada pembiayaan pemilikan kendaraan merek KIA. Peralihan usaha utama yang dilakukan Perusahaan tersebut ternyata memberikan hasil yang positif terutama disebabkan karena pada saat yang sama tingkat permintaan masyarakat terhadap mobil KIA cukup tinggi. Minat tertinggi masyarakat adalah pada jenis Multi Purpose Vehicle (MPV) mengingat kendaraan– kendaraan jenis ini lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yaitu kendaraan keluarga dengan memadukan konsep keindahan dan kenyamanan. Pada akhir tahun 2000, KMI melepaskan seluruh kepemilikan sahamnya kepada PT Citratama Cemerlang Persada.

Bersamaan waktu dengan Penawaran Umum saham, nama Perusahaan diubah menjadi PT Trust Finance Indonesia, Tbk yang dibuat berdasarkan Akta No.15 tanggal 11 Pebruari 2002 yang dibuat oleh Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahaan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-03015.HT.01.04.Th.2002 tanggal 21 Pebruari 2002 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 12 Agustus 2003, Tambahan No.6735.

Target pasar atas fasilitas pembiayaan yang diberikan Perusahaan yang awalnya hanya membiayai kendaraan khusus merek KIA beralih ke kendaraan merek lain. Namun demikian, Perusahaan tetap menjaga hubungan yang baik dengan agen / distributor KIA. Sedangkan dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi,

hal ini berakibat positif pula terhadap meningkatnya permintaan pasar khususnya untuk pembiayaan kendaraan-kendaraan komersial dari berbagai type.

Permintaan pembiayaan kendaraan komersial cukup meningkat khususnya permintaan dari cabang-cabang Perusahaan di daerah seperti Pekanbaru, Medan dan Surabaya. Pada perkembangan usaha Perusahaan hingga saat ini, pembiayaan kendaraan merek lain lebih dominan daripada merek KIA baik kendaraan penumpang maupun kendaraan komersial, baik kendaraan baru maupun bekas bahkan Perusahaan juga membiayai alat-alat berat seperti excavator, buldozer dan lain-lain.

Dalam rangka Penawaran Umum perdana saham-saham Perusahaan kepada publik, Perusahaan telah mengubah Anggaran Dasarnya berdasarkan Akta No. 15 tanggal 11 Pebruari 2002 yang dibuat oleh Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, di mana seluruh Anggaran Dasar Perusahaan diubah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal bagi perusahaan yang mencatatkan saham-sahamnya pada bursa efek di Indonesia dengan mematuhi ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pasar Modal. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-03015.HT.01.04.Th.2002 tanggal 21 Pebruari 2002 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 12 Agustus 2003, Tambahan No. 6735 yang kemudian pada tanggal 8 Nopember 2002 memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam melalui suratnya No. S-2414/PM/2002 untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat atas 100.000.000 saham Perusahaan (nilai nominal Rp.100,- per saham) dengan harga penawaran Rp 170 per saham. Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum tersebut, Perusahaan mencatatkan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum yaitu sebanyak 300.000.000 lembar dengan nilai nominal Rp 100 per lembar saham. Dengan demikian, jumlah saham yang dicatatkan oleh Perusahaan adalah sebesar 400.000.000 lembar saham atau 100% dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh sesudah penawaran Umum. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 28 Nopember 2002.

Perusahaan telah membuka unit usaha Syariah, sesuai dengan Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan No. 448 / KMK.017 / 2000 yang dirubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan No. 084 / PMK.012 / 2006 tanggal 29 September 2006 pasal 26 bahwa “Perusahaan Pembiayaan dapat memperoleh pendanaan Syariah”, maka berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-178/DSN-MUI/VIII/2006 tertanggal 5 Agustus 2006, maka PT.Trust Finance Indonesia, Tbk telah direkomendasikan mendirikan unit usaha Syariah dengan menunjuk Dewan Pengawas Syariah PT.Trust Finance Indonesia, Tbk adalah :

  • 1. Dr. K.H. Ahmad Munif Suratmaputra, MA (Ketua)
  • 2. Drs. H. Zafrullah Salim SH, M.Hum (Anggota)



Pada tahun 2006, Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan melalui akta Notaris Leolin Jayayanti, S.H., No. 7, tanggal 14 Desember 2006, mengenai peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp.100.000.000.000,- menjadi Rp 160.000.000.000,-. Akta perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W7-00852.HT.01.04-TH.2007, tanggal 23 Januari 2007.

Pada tahun 2008, Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan melalui akta Notaris Robert Purba S.H., No. 67, tanggal 12 Juni 2008, mengenai perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-49949.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 11 Agustus 2008.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 150 tanggal 25 juni 2009 (Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan/ BAPEPAM – LK No. IX.J.I tahun 2008. Surat pemberitahuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – AH.01.10 – 12708. Tanggal 10 Agustus 2009, BNRI No. 62, tanggal 03 Agustus 2010 tambahan No. 555/ 2010.